BanyuwangiNews.com – Rapat kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banyuwangi yang digelar di aula Dinas Pendidikan pada Sabtu, 8 Maret 2025, berlangsung tegang. Perdebatan terjadi antara pengurus cabang olahraga (cabor) dan KONI Banyuwangi terkait alokasi dana hibah tahun 2025.

Berdasarkan informasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2,8 miliar untuk KONI Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, Rp2,2 miliar direncanakan untuk mendanai keikutsertaan Banyuwangi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 yang akan berlangsung di Malang Raya.

Selain itu, Rp200 juta dialokasikan untuk operasional sekretariat KONI Banyuwangi, Rp200 juta untuk sekretariat Porprov Jatim 2025, dan Rp200 juta untuk Pusat Latihan Kabupaten (Puslatkab).

Ketegangan memuncak saat membahas alokasi anggaran Porprov Jatim 2025. Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Banyuwangi, Pujo Waluyo, mengungkapkan bahwa mayoritas cabor menolak skema anggaran tersebut karena dana akan dikelola oleh pihak ketiga.

"Jika anggaran sebesar itu difokuskan untuk Porprov Jatim 2025, konsekuensinya cabor tidak akan mendapatkan dana pembinaan tahunan. Padahal, dana tersebut sangat penting untuk menjaga pembinaan dan perkembangan atlet di masing-masing cabor," ujar Pujo usai rapat.

Selain itu, sejumlah cabor juga meragukan efektivitas pengelolaan dana oleh pihak ketiga. Mereka khawatir layanan yang diberikan tidak optimal dan justru menghambat persiapan mereka dalam menghadapi Porprov Jatim 2025.

"Daripada dikelola oleh pihak ketiga yang belum teruji, kami meminta KONI Banyuwangi untuk mendistribusikan dana hibah langsung ke cabor. Dengan begitu, masing-masing cabor bisa mengelola dan menentukan alokasi anggaran sesuai kebutuhan," tegas Pujo.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait skema anggaran yang akan diterapkan. Namun, perdebatan dalam rapat tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan cabor terkait mekanisme pengelolaan dana hibah tahun 2025. (amn)