BanyuwangiNews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 ( Untag ) Banyuwangi, mengecam kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran yang menyasar dalam sektor pendidikan di tahun 2025.
Mereka turun ke jalan melakukan unjuk rasa berpusat di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/02/2025) .
Para mahasiswa tersebut menginginkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran. Khususnya anggaran untuk sektor pendidikan.
"Pemangkasan anggaran pada program pendidikan ini, mulai pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan permasalahan, seperti kurangnya jumlah tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, karena pendidikan salah satu tombak pembangunan untuk generasi penerus bangsa, bukanya anggaran pendidikan ditambah melainkan dipangkas oleh pemerintah," ujar Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviani Pratama.
"Selain itu, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran," ujarnya.
Puluhan mahasiswa menuntut pemerintah agar fokus untuk prioritas peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.
"Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003," tegasnya.
Mereka mengecam segala bentuk kasus kekerasan di institusi pendidikan dan menolak adanya bentuk kenaikan pembayaran UKT.
Mereka menyarankan agar pemerintah menaikan gaji guru honorer sebagai support untuk kesejahteraannya.
"Kami mendesak kepada Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku," ujarnya.
Saat demo, mahasiswa ini juga menulis secarik surat tuntutan yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. Saat bertemu mahasiswa, Michael mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat.
"Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh," terangnya.
Soal guru honorer, kata Michael, sejak awal anggota dewan telah menyuarakan nasib mereka. Khususnya terkait gaji mereka diperhatikan. Sehingga para guru dapat maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.
"Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati," pungkasnya. (ali/amn)
