BanyuwangiNews.com — Banyuwangi Corruption Watch (BCW) menyoroti transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bumi Suksesindo (PT BSI), perusahaan tambang emas yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Ketua BCW, Masruri, mengungkapkan bahwa data penerimaan CSR di tingkat desa tidak sebanding dengan klaim perusahaan. Hal itu disampaikan saat hearing antara PT BSI dan Komisi III DPRD Banyuwangi, Kamis (30/10/2025).

“Di ring satu saja, yakni di Kecamatan Pesanggaran, desa-desa penerima CSR rata-rata hanya sekitar Rp500 juta per tahun,” ungkap Masruri usai rapat dengar pendapat.

Pernyataan itu, lanjutnya, berbeda jauh dari data yang disampaikan PT BSI, yang mengklaim telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp35 hingga Rp50 miliar setiap tahun.

“BSI bilang 50 miliar, tapi di mana lokasinya, siapa penerimanya? Kami ingin tahu. Jangan hanya angka-angka di atas kertas,” tegasnya.

BCW mendesak PT BSI untuk membuka data penyaluran CSR yang kini disebut sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) secara transparan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Banyuwangi.

“Kalau hanya angka semua bisa. Yang dibutuhkan sekarang bukti nyata, bagaimana tambang emas ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tambah pria asal Kecamatan Sempu itu.

Masruri menilai keberadaan tambang emas seharusnya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Namun, menurutnya, hingga kini perubahan itu belum terasa.

“Logikanya, dengan adanya tambang emas, mestinya ada peningkatan kesejahteraan. Tapi faktanya, ada atau tidak ada tambang, kehidupan masyarakat tetap sama,” ujarnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD Banyuwangi, Mohammad Ali Mahrus, juga mempertanyakan sejauh mana kontribusi tambang terhadap warga sekitar.

“CSR PT BSI ini bagaimana? Apakah keberadaan tambang sudah memberi dampak positif atau belum? Silakan masyarakat yang menilai,” ucap politisi PKB tersebut.

Ali Mahrus bahkan menyinggung sulitnya mengakses data aliran CSR PT BSI.

“Wakil ketua DPRD saja kesulitan mendapatkan data CSR, apalagi kami yang hanya anggota,” ujarnya menambahkan.

Komisi III DPRD Banyuwangi pun berencana memanggil kembali manajemen PT BSI untuk mengikuti rapat dengar pendapat lanjutan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT BSI, Iwa Muliawan, menegaskan bahwa seluruh data CSR tercatat dan terdokumentasi.

“Masalah jalan dan sebagainya, datanya ada semua—mulai dari lokasi, nilai, hingga pelaksana kegiatan. Namun rencana induk PPM tetap harus mengacu pada blueprint provinsi dan kabupaten,” jelasnya. (amn)