Suasana hearing di DPRD Banyuwangi memanas saat warga kecewa karena perwakilan PT BSI dinilai tak mampu menjelaskan soal program CSR. (Foto Ali)

BanyuwangiNews.com - Rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Banyuwangi dan masyarakat Pesanggaran yang tergabung dalam Aliansi Setia Nawakarsa Indonesia (ASNI) berlangsung panas, Rabu (12/11/2025). Warga mengaku kecewa lantaran perwakilan PT Bumi Suksesindo (BSI) dinilai tidak mampu memberikan jawaban jelas atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan.

Hearing yang digelar di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, didampingi Ketua Komisi IV, Patemo, dan anggota DPRD Suwito. Turut hadir pula Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Yanuarto Bramuda, Kepala Bakesbangpol Agus Mulyono, serta sejumlah perwakilan dari PT BSI.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan warga Pesanggaran, Fajar Wibowo, mempertanyakan sejumlah persoalan penting terkait aktivitas tambang emas Tumpang Pitu. Di antaranya soal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Karena ini izin pinjam pakai kawasan hutan, kami ingin tahu, apakah hutan yang sudah rusak bisa dikembalikan fungsinya seperti semula? Kami juga ingin kejelasan sampai kapan izin tambang ini berlaku, dan apa yang didapat anak cucu kami nanti?” ujarnya.

Selain itu, warga juga menyoroti rencana pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang disebut-sebut melintasi area pemukiman warga.

“Kami ingin tahu, kenapa jalur SUTET bisa melewati perkampungan. Apakah tidak ada opsi lain agar tidak merugikan warga?” tambahnya.

Sayangnya, dua perwakilan PT BSI, yakni Darmawan dan Fikri, tidak dapat memberikan jawaban yang memadai. Keduanya bahkan tidak membawa data pendukung terkait pertanyaan dan tuntutan warga.

Hal ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo. Ia menilai pihak perusahaan kurang serius menghadapi hearing yang menyangkut kepentingan publik.

“Ini sangat disayangkan. Hearing seharusnya dihadiri oleh perwakilan yang kompeten dan membawa data lengkap. Kalau datang tanpa data, bagaimana bisa memberi penjelasan kepada masyarakat?” tegas Patemo.

Nada serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Suwito. Ia menyinggung soal pembangunan rumah sakit di wilayah Banyuwangi Selatan yang pernah dijanjikan PT BSI, namun hingga kini belum menunjukkan progres berarti.

“Sudah setahun sejak kesepakatan ditandatangani, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami ingin tahu sejauh mana realisasi komitmen itu,” ujar Suwito.

Tak berhenti di situ, Suwito juga menyoroti penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggap tidak transparan.

“CSR ini harus jelas alurnya. Kami ingin tahu berapa besarannya, untuk apa saja, dan di mana realisasinya. Kalau memang BSI yang membangun jalan, jembatan, atau sekolah, beri tanda bahwa itu CSR BSI, agar tidak diklaim pihak lain,” pungkasnya.

Hearing tersebut akhirnya ditutup dengan permintaan agar PT BSI segera menghadirkan perwakilan resmi yang berkompeten serta membawa dokumen lengkap dalam pertemuan berikutnya, agar semua persoalan dapat dijawab secara terbuka di hadapan publik. (Ali)