BanyuwangiNews.com – Upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan menumbuhkan kesadaran politik di kalangan pelajar terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi. Senin (3/11/2025), Bawaslu resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi.

Penandatanganan yang berlangsung di kantor Bawaslu Banyuwangi ini menjadi langkah nyata lembaga pengawas pemilu dalam menjalin kolaborasi dengan dunia pendidikan, terutama untuk memperluas edukasi politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam pengawasan proses demokrasi.

“Kerja sama dengan lembaga pendidikan menjadi penting karena sekolah adalah tempat pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Melalui MoU ini, kami ingin menanamkan pemahaman tentang demokrasi, pentingnya partisipasi politik, serta bagaimana menjaga integritas dalam pemilu,” jelas Adrianus.

Menurutnya, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Dukungan dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan, dibutuhkan agar pengawasan berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin lembaga pendidikan menjadi mitra aktif dalam memberikan pendidikan politik yang sehat. MoU ini juga menjadi landasan hukum dan moral untuk memperkuat pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi, Drs. Selamet Hariyadi, menyambut positif langkah Bawaslu tersebut. Ia menilai kerja sama ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana pelajar juga menjadi bagian dari masyarakat yang terpapar berbagai informasi politik, termasuk dari media sosial.

“Kami sangat mendukung apa yang dilakukan Bawaslu. Pendidikan politik perlu diberikan sejak dini, agar para pelajar, terutama yang sudah memiliki hak pilih, memahami pentingnya berpartisipasi secara bijak dalam pemilu,” ujarnya.

Selamet juga menambahkan bahwa di era digital saat ini, pelajar perlu dibekali kemampuan literasi politik dan digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau hoaks yang kerap muncul di masa kampanye.

“Banyak pelajar aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Maka edukasi politik menjadi penting agar mereka bisa memilah informasi dan tidak ikut menyebarkan hal yang menyesatkan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Khomisa Kurnia Indra, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Banyuwangi, menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk membangun budaya politik yang santun, bermartabat, dan berintegritas.

“Penandatanganan MoU ini tidak sekadar seremonial, tapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan regulasi kepemiluan,” ungkapnya.

Indra menjelaskan, setelah penandatanganan ini, Bawaslu akan menggelar berbagai kegiatan lanjutan bersama Cabang Dinas Pendidikan, seperti sosialisasi keliling ke sekolah-sekolah (roadshow), diskusi kepemiluan, hingga pelatihan pengawasan partisipatif bagi pelajar.

“Program ini akan berjalan berkesinambungan agar pelajar di Banyuwangi tidak hanya memahami proses pemilu, tapi juga bisa menjadi pengawas partisipatif di lingkungannya,” terangnya.

Menurut Indra, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

“Bawaslu berperan sebagai penjaga demokrasi, dan untuk menjalankan tugas itu diperlukan sinergi dengan banyak pihak. Dunia pendidikan menjadi salah satu mitra strategis untuk menanamkan nilai-nilai politik yang sehat sejak dini,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Banyuwangi berharap pengawasan partisipatif di kalangan pelajar dapat menjadi pondasi kuat bagi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di masa mendatang.

“Kami percaya, ketika pelajar paham akan arti demokrasi dan pentingnya suara rakyat, maka kualitas pemilu ke depan akan semakin baik,” pungkas Adrianus.