BanyuwangiNews.com – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah pertama yang menguji penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Uji coba perdana berlangsung Kamis (18/9/2025) di Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
BACA BERITA :
Berbeda dari mekanisme sebelumnya, pendaftaran bansos kini berbasis teknologi melalui Portal Perlinsos yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga dapat mendaftar sendiri lewat aplikasi atau dibantu agen perlinsos yang telah disiapkan. Saat ini, sekitar 500 agen, mulai pendamping PKH, TKSK, hingga operator desa siap membantu. Ke depan, jumlah agen akan ditingkatkan menjadi hampir 2.000 orang dengan melibatkan kader dasa wisma agar lebih banyak warga miskin terdata.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan penuh daerahnya. “Banyuwangi menjadi tempat belajar bersama sebelum sistem ini diterapkan nasional. Semua proses akan kita evaluasi untuk memetakan kendala dan solusi,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi bansos tidak tepat sasaran. Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menambahkan, selama uji coba hanya warga Banyuwangi yang bisa mendaftar. Hasil verifikasi digital akan menjadi dasar penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun depan.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan sanggahan jika merasa data verifikasi tidak akurat. “Transparansi jadi kunci. Warga bisa menantang hasil verifikasi langsung di portal,” kata Andika.
Dengan pelibatan teknologi dan ribuan agen sosial di akar rumput, Banyuwangi diharapkan menjadi model nasional digitalisasi bansos, membuka jalan menuju penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, dan adil.(Ali)
