BanyuwangiNews.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Rembuk Disabilitas, Senin (15/9/2025), di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pertemuan tahunan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan komunitas disabilitas untuk merumuskan program yang lebih inklusif.
Sejumlah persoalan mendasar disampaikan para peserta, mulai dari kebutuhan transportasi umum yang ramah difabel hingga penyediaan alat bantu yang memadai. Bibit, guru sekaligus perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, menekankan pentingnya pelibatan lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas.
“Kami berharap pemerintah bisa menyiapkan transportasi publik yang bisa diakses semua kalangan, termasuk difabel. Dukungan berupa alat bantu dan kampanye kesehatan bersama juga sangat diperlukan,” ungkap Bibit.
Menanggapi aspirasi itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan komitmennya menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten inklusif. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemkab terus menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.
“Rembuk ini menjadi pengingat bahwa fasilitas di Banyuwangi harus bisa melayani semua lapisan masyarakat. Kita butuh kolaborasi dan pengawasan bersama,” kata Ipuk. Ia juga mengungkapkan rencana penerbitan peraturan bupati yang menjamin hak disabilitas, bahkan tak menutup kemungkinan diusulkan menjadi peraturan daerah.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa rembuk tahun ini memfokuskan pembahasan pada lima bidang penting: kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, dan sektor lain yang beririsan dengan kesejahteraan difabel. “Isu-isu ini dikaji dari sisi masalah, fakta lapangan, dan harapan. Semua menjadi dasar penyusunan program pemerintah ke depan,” ujarnya.
Melalui forum ini, pemerintah berharap masukan yang diterima dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata agar Banyuwangi semakin ramah bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.
