Komisi II DPRD Banyuwangi Desak Pemerintah Daerah Fokus Pulihkan Pertumbuhan Sektor Pertanian
BanyuwangiNews.com - Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah daerah agar lebih serius dan optimal dalam menggenjot kinerja sektor pertanian, menyusul melambatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengungkapkan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kata dia, dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih terarah sangat diperlukan.
“Dengan intervensi yang tepat dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, kami berharap tahun 2026 sektor pertanian bisa kembali tumbuh optimal,” ujar Emy usai rapat kerja pembahasan RAPBD Tahun 2026 bersama OPD mitra kerja, Kamis (7/11).
Menurut politisi Partai Demokrat asal Kecamatan Gambiran tersebut, meski ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat efisiensi anggaran, Dinas Pertanian harus mampu merumuskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
“Kami mendorong Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali alokasi dana bagi sektor pertanian. Mengingat kontribusinya terhadap PDRB dan lapangan kerja sangat besar,” tegasnya.
Emy menjelaskan, perlambatan pertumbuhan PDRB pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari belum maksimalnya cadangan pangan, kurangnya diversifikasi hasil pertanian, lemahnya pengelolaan pascapanen, keterbatasan lahan produktif, hingga masih maraknya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Selain membahas kinerja pertanian, Komisi II juga menyoroti ketegasan pemerintah daerah terhadap praktik alih fungsi komoditas dan kemitraan perkebunan, khususnya pada PT Glen Falloch Glenmore yang dinilai tidak patuh terhadap ketentuan Hak Guna Usaha (HGU).
“Temuan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap regulasi HGU dan kewajiban plasma yang bisa berdampak negatif bagi petani dan lingkungan. Kami mendesak agar pemerintah melakukan audit kepatuhan HGU secara menyeluruh,” tegas Emy.
Ia menambahkan, bila terbukti ada pelanggaran berat, maka sanksi tegas perlu diterapkan. “Mulai dari peringatan keras hingga rekomendasi pencabutan HGU, jika memang ditemukan ketidakpatuhan yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi II juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja anggaran beberapa OPD lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, serta Dinas Perikanan.
Komisi II menyatakan dukungan penuh terhadap program digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran.
“Kami minta Dinas Sosial memperkuat sosialisasi dan pendampingan di lapangan agar masyarakat benar-benar memahami mekanisme digitalisasi bansos dan tidak kesulitan dalam penggunaannya,” pungkasnya.
Related Post
