Antisipasi Kemacetan Nataru, Polresta Banyuwangi Rancang Pengendalian Truk dari Jalur Hulu Menuju Ketapang
- by Admin
- 21 November 2026
BanyuwangiNews.com - Mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Polresta Banyuwangi mulai menyiapkan pola pengaturan lalu lintas yang lebih menyeluruh. Salah satu fokus utamanya adalah mengendalikan pergerakan kendaraan angkutan barang sebelum mencapai kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa upaya mencegah kemacetan tidak cukup dilakukan di sekitar pintu masuk pelabuhan. Pengaturan harus dimulai dari wilayah yang menjadi jalur kedatangan kendaraan, sehingga arus yang masuk ke Banyuwangi dapat disesuaikan dengan kemampuan pelayanan penyeberangan.
Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru yang digelar di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Dalam forum tersebut, Kapolresta memaparkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari koordinasi dengan kepolisian di wilayah penyangga, rekayasa lalu lintas, hingga pengelompokan kendaraan angkutan barang berdasarkan jenis dan kepentingan distribusinya.
Menurutnya, penanganan arus kendaraan menuju Ketapang membutuhkan sistem yang terhubung antardaerah. Dengan demikian, kendaraan tidak datang secara bersamaan ketika kapasitas pelabuhan maupun dermaga sedang terbatas.

"Jangan sampai kendaraan baru diatur ketika antrean sudah mengular. Kami ingin pengendalian dilakukan sejak awal perjalanan, melalui koordinasi lintas wilayah, rekayasa lalu lintas, dan pengaturan kendaraan di sejumlah titik penyangga. Semua harus disesuaikan dengan kapasitas pelayanan penyeberangan," ujar Muharman.
Salah satu skema yang dibahas adalah penyaringan kendaraan di wilayah hulu sebelum memasuki Banyuwangi. Dalam paparannya, PT ASDP Indonesia Ferry mengusulkan sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai titik pengendalian, di antaranya Rest Area KM 819A serta kawasan Probolinggo dan Besuki.
Pada titik-titik tersebut, kendaraan nantinya dapat menjalani pemeriksaan berdasarkan golongan kendaraan, tujuan perjalanan, kepemilikan tiket, serta ketentuan operasional angkutan barang. Namun, penerapan mekanisme ini masih membutuhkan pembahasan teknis bersama seluruh instansi terkait.
Untuk mengantisipasi kepadatan di dalam wilayah Banyuwangi, Polresta juga merancang penerapan delay system atau sistem penundaan perjalanan.
Pengaturan ini direncanakan berlangsung di kawasan Simpang Tiga Farly dan KP3. Kendaraan yang menuju pelabuhan tidak langsung dilepas seluruhnya, melainkan diarahkan menuju lokasi penampungan sementara sesuai situasi lalu lintas dan kondisi antrean.
Beberapa kawasan yang masuk dalam rencana pemanfaatan sebagai buffer zone meliputi Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol, serta alternatif lahan Hermanto.
Keberadaan kawasan penyangga tersebut diharapkan mampu menjadi ruang pengendalian kendaraan agar antrean tidak meluas hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan lainnya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kendaraan angkutan barang berukuran besar, terutama truk dengan konfigurasi tiga sumbu.
Polresta Banyuwangi merencanakan pemilahan kendaraan jenis tersebut di kawasan lahan Hermanto. Angkutan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pengaturan ini.
Untuk memudahkan pengawasan, kendaraan direncanakan mendapatkan stiker nomor urut. Sistem tersebut diharapkan membantu petugas mengenali posisi kendaraan, mengatur antrean, serta memastikan pergerakan menuju pelabuhan berlangsung secara bergiliran.
Meski demikian, pelaksanaan pengaturan kendaraan besar tetap harus memperhatikan ketentuan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Nataru. Pada saat rapat berlangsung, Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Ketentuan final terkait jenis kendaraan, jadwal pembatasan, dan pengecualian masih menunggu keputusan resmi instansi berwenang.
Penguatan strategi pengendalian kendaraan juga disampaikan Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum.
Ia menekankan bahwa keberadaan buffer zone bukan satu-satunya jawaban untuk mengatasi persoalan antrean. Kawasan tersebut hanya berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, sedangkan sumber kepadatan harus diantisipasi melalui pengaturan pola kedatangan sejak wilayah sebelumnya.
Karena itu, pengelolaan kendaraan perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyaringan di jalur hulu, penempatan kendaraan di kawasan penyangga, hingga pengaturan waktu keberangkatan menuju dermaga.
Pengalaman pengelolaan arus kendaraan di Pelabuhan Merak turut menjadi referensi dalam penyusunan pola pengendalian di Ketapang. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik penyeberangan Jawa-Bali.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., mengingatkan pentingnya keseragaman sistem pengawasan di seluruh titik penyangga.
Menurut arahan Kapolda, pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar dari kawasan buffer zone perlu dilakukan secara tertib. Nomor urut kendaraan harus terpantau sehingga tidak terjadi ketidakteraturan saat kendaraan dipanggil untuk menuju pelabuhan.
Selain itu, turut direncanakan pembentukan pos bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat" yang terintegrasi dengan kawasan penyangga. Keberadaan pos ini diharapkan mendukung komunikasi petugas sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jalan.
Persoalan antrean menuju Ketapang juga tidak dapat dipisahkan dari kesiapan operasional penyeberangan. Pengaturan kendaraan di jalan raya harus berjalan seiring dengan kemampuan kapal dan dermaga dalam melayani pengguna jasa.
Berdasarkan pemaparan ASDP dan KSOP Tanjung Wangi, pemanggilan kendaraan dari kawasan penyangga harus memperhitungkan ketersediaan slot penyeberangan. Artinya, kendaraan tidak bisa diberangkatkan secara bersamaan apabila kapasitas pelayanan di pelabuhan belum memungkinkan.
Koordinasi antara petugas pengendali antrean, operator penyeberangan, dan petugas dermaga menjadi bagian penting untuk memastikan pergerakan kendaraan berlangsung sesuai kondisi lapangan.
Dalam rapat tersebut, ASDP juga memproyeksikan adanya kenaikan mobilitas masyarakat sekitar tiga persen selama periode Natal dan Tahun Baru. Proyeksi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan kapasitas pelayanan serta strategi pengaturan lalu lintas.
Melalui berbagai skema tersebut, Polresta Banyuwangi berupaya membangun sistem pengendalian kendaraan yang tidak hanya berorientasi pada penguraian kemacetan, tetapi juga mencegah terbentuknya antrean sejak kendaraan memasuki jalur menuju Ketapang.
Pematangan rencana selanjutnya akan dilakukan bersama instansi terkait, terutama menyangkut penetapan lokasi penyaringan, pemanfaatan kawasan penyangga, ketentuan pembatasan truk, serta mekanisme pemberangkatan kendaraan menuju pelabuhan.
Dengan pola pengendalian berlapis dan koordinasi lintas wilayah, kelancaran arus kendaraan selama Nataru diharapkan dapat terjaga. Mobilitas masyarakat tetap berjalan, distribusi kebutuhan pokok mendapat perhatian, dan pelayanan penyeberangan Jawa-Bali dapat berlangsung lebih tertib serta terkendali. (Aw)
